Serikat Pekerja PGN Tolak Holding, Pertamina Serahkan ke Pemerintah

Share:

diposkan-pgn-tolak-holding

Diposkan.com – Rencana pemerintah membentuk holding migas menuai polemik. M. Rasyid Ridha, Ketua Umum Serikat Pekerja PT Perusahaan gas Negara Tbk (PGN) menolak rencana ini, pasalnya bakal menimbulkan konflik kepentingan.

Aloysius K.Ro, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN mengatakan pihaknya belum mengetahui adanya penolakan serikat pekerja mengenai hal tersebut.  Aloysius menambahkan, meskipun dalam beberapa kali komunikasi pihaknya juga menuai beragam pertanyaan yang muncul dengan adanya konsep holding migas yang digagas BUMN ini.

Pihak Pertamina mengaku jika hal tersebut bukanlah wewenang pihak mereka dan masih akan menunggu Peraturan Pemerintah.

”Kami menunggu Peraturan Pemerintah (PP) dari pemerintah yang merupakan kewenangan dari pemegang saham semua BUMN yaitu kementerian BUMN,” ujar Wianda Pusponegoro, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Minggu (28/8) yang dilansir dari kontan.

Seperti informasi sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno sejak April lalu telah menyuarakan rencana pembentukan holding energi dengan Pertamina sebagai induk dan PGN sebagai anak usahanya. Saat ini pemerintah tengah menyusun PP sebagai payung hukum dari realisasi holding ini. Pihak DPR meminta pemerintah agar merevisi Undang-Undang Migas terlebih dahulu sebelum merealisasikan rencana ini.

Baca Juga:   Dolar Melemah, Harga Minyak Dunia Naik

Wianda mengatakan jika PGN menolak holding, piha Pertamina tidak akan bisa berkata apa-apa. Wianda menjelaskan keputusan holding merupakan keputusan dari kementerian BUMN. Ia juga menambahkan dengan adanya pembentukan holding ini akan memaksimalkan kinerja BUMN di setiap sektor. Karenanya ada enam holding yang akan dibentuk di antaranya, migas, konstruksi dan perumahan.

Serikat Pekerja PGN Tolak Holding, Pertamina Serahkan ke Pemerintah | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya