Pejabat Publik Diminta Beri Teladan Program Tax Amnesty

Share:

diposkan-pejabat

Diposkan.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla tak sependapat dengan usulan bahwa pejabat publik perlu mengikuti program pengampunan pajak. Menurut JK mereka yang paling banyak menyimpan harta di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak selama ini datang dari pengusaha-pengusaha besar, bukan pejabat publik.

“Memang yang paling banyak itu pengusaha besar. Kalau pejabat publik tentu kan sudah dipotong pajak dari gajinya,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (26/8) seperti yang dilansir dari Kompas.com.

Meskipun begitu JK mengakui, Undang-Undang Tax Amnesty pada dasarnya berlaku bagi semua pihak, termasuk penyelenggara negara. Para pejabat publik yang ikut menyimpan hartanya di luar negeri, tentu harus melakukan deklarasi. Namun, tujuan utama UU tersebut dibuat adalah untuk menarget sektor swasta.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat realisasi program pengampunan pajak yang masih minim. Menurutnya dibutuhkan gerakan keteladanan dari pimpinan eksekutif, lembaga negara, para elite, termasuk aparat pajak. Gerakan keteladanan ini bisa mendongkrak realisasi pengampunan pajak.

Yustinus mengatakan keteladanan dari pemerintah yang mengimbau masyarakat ikut program pengampunan pajak akan menjadi contoh sebelum mengajak masyarakat mengikuti program ini.

Baca Juga:   BNI Siapkan Rp 64 Triliun Uang Tunai Selama Ramadan dan Lebaran

Presiden, wakil presiden, para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, seperti DPR, direktur jenderal pajak, serta pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) perlu memberi contoh mengikuti program pengampunan pajak, lalu memublikasikan keikutsertaannya.

Sementara menurut Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan, pihaknya tidak bisa mendorong gerakan keteladanan dari para pemimpin itu. Sebab, keikutsertaan seseorang dalam program pengampunan pajak berikut data yang dilaporkan bersifat rahasia kecuali ada rasa sukarela dari pejabat publik.

Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio mengungkapkan, rata- rata transaksi harian bursa satu bulan terakhir Rp 8 triliun, meningkat Rp 2 triliun per hari. Namun, ia belum bisa memastikan apakah dana itu berasal dari repatriasi di Istana Wakil Presiden.

Berdasarkan data dari laman DJP hingga kemarin pukul 21.30, ada 12.895 surat pernyataan harta dengan nilai Rp 71,053 triliun, sementara uang tebusan Rp 1,45 triliun.

Pejabat Publik Diminta Beri Teladan Program Tax Amnesty | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya