Usulan Kemendragi Mengenai Sanksi Untuk Partai Yang Tidak Mengusulkan Calon Pada Pilkada

Share:

bendera partai solok

Diposkan.com – Pada Pilkada yang dilakukan pada akhir – akhir ini di sejumlah daerah terdapat fenomena yang jarang ditemukan pada Pilkada sebelum – sebelumnya, yaitu ada daerah yang hanya diisi dengan calon tunggal. Hal ini jelas membuat pencalonan pada daerah tersebut tidak variatif, masyarakat hanya dihadapkan pada satu pilihan saja.

Melihat fenomena tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri, Akbar Ali mengusulkan pemberian sanksi terhadap partai politik yang tidak mengajukan calonnya pada pilkada suatu daerah. Dengan adanya sanksi ini diharapkan tidak ada lagi calon tunggal di suatu daerah.

“Jika ada partai yang tidak mengajukan pasangan calon dalam pilkada, maka perlu diberi sanksi,” Ujar , Akbar Ali.

Untuk sanksi yang diberikan kepada partai yang tidak mengeluarkan calonnya pada suatu pilkada bisa berupa  larangan untuk mengikuti pilkada selanjutnya, dengan begitu partai diharpkan menjalankan fungsi dengan semestinta.

Baca Juga:   Golkar Akan Mengadakan Munas Yang Tidak Biasa

“Sanksinya tidak bisa lagi berpartisipasi pada pilkada berikutnya. Biar mereka benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik,”  Tambahnya.

Namun hal yang sama diungkapkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah menurutnya nantinya mengenai UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada sudah tidak berlaku lagi, dengan kata lain setiap partai yang mempunyai kursi di DPR boleh untuk mengusung calonnya.

“Nanti, tidak perlu lagi berpatokan pada aturan tersebut, tetapi setiap parpol yang punya kursi di DPRD, bisa mengajukan pasangan calon kepala daerah. Dalam UUD 1945 kan, parpol diberi hak mengajukan paslon kepala daerah, mengapa undang-undang justeru mempersulitnya,” Tambahnya.

Usulan Kemendragi Mengenai Sanksi Untuk Partai Yang Tidak Mengusulkan Calon Pada Pilkada | Hendry Setio Prakoso | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya