Kamaluddin Harahap Tersangkut Kasus Uang Ketok Rp 1,4 M

Share:
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Kamaluddin Harahap

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Kamaluddin Harahap

Diposkan.com – Beawal dari kompensasi alias ‘uang ketok’ dalam persetujuan Nota Pengantar Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut TA 2012, Kamaluddin Harahap didakwa telah menerima suap sebesar Rp1,41 Miliar.

Suap tersebut berasal dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif, Gatot Pujo Nugroho. Dalam Rapat Peripurna DPRD Provinsi Sumut, Baharuddin meminta jatah kepada Gatot sebesar Rp 40 juta. Permintaan itu terus berlanjut pada tahun 2013 hingga tahun 2012.

Dengan demikian, Kamaluddin ditetapkan oleh jaksa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Baca Juga:   Tersangkut Kasus Korupsi, Gubernur Sumut Nonaktif Gatot Pujo Nugroho Meminta Maaf Kepada Masyarakat

“Agar terdakwa memberikan persetujuan terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2012, persetujuan terhadap perubahan APBD Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD TA 2014 dan persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2015,” kata Jaksa Hendra Eka Saputra saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (17/2) seperti dilansir oleh Viva.co.id.

Selain itu, Ketua DPRD Sumut 2014-2019 Ajib Shah, Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Saleh Bangun, Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Chaidir Ritonga dan Wakil Ketua DPRD Sumut 2009-2014 Sigit Pramono Asri turut menjadi terdakwa bersama dengan Kamaluddin .

Kamaluddin Harahap Tersangkut Kasus Uang Ketok Rp 1,4 M | Metanisa | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya