Penolakan Berbagai Organisasi Masyarakat Tentang Revisi UU KPK di Yogyakarta

Share:
Aksi Penandatanganan Petisi dalam Menolak Revisi UU KPK di Yogyakarta (Metrotvnews.com)

Aksi Penandatanganan Petisi dalam Menolak Revisi UU KPK di Yogyakarta (Metrotvnews.com)

Diposkan.com – Berbagai organisasi masyarakat dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Yogyakarta menandatangani petisi di sebuah poster penolakan terhadap revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Minggu (14/2/2016).

Pernyataan penolakan tersebut bertajuk “Jogja Gumregah Tolak Revisi UU KPK.”

Dalam pertemuan tersebut hadir Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar; Divisi Advokasi Pukat UGM, Oce Madril; Direktur Ilmu Religi dan Budaya Program Pascasarjana Universitas Sanata Dharma, ST Sunardi; Wakil Ketua PWNU DIY Purwo Santoso; Dosen Fakultas Ekonomi UGM Rimawan Pradiptyo; Komisioner Ombudsman RI, Budhi Santoso; Ketua Forum LSM DIY, Benny Susanto; organisasi difabel; solidaritas perempuan antikorupsi, hingga akademisi dari UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Baca Juga:   Daftar Susunan Anggota Tim Pengawas Intelijen Negara

Selain itu, hadir pula Putri almarhum Presiden Gus Dur, Alissa Wahid, Mantan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas serta Akademisi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Lukas S Ispandriarno.

Mereka semua sepakat dalam penolakan revisi UU KPK. Mereka menganggap bahwa upaya dalam merevisi UU KPK adalah upaya untuk melemahkan kinerja badan pemberantas korupsi tersebut. Serta merupakan wujud dari pengingkaran era reformasi.

Lukas menjelaskan bahwa DPR tidak memiliki etika yang baik dalam merevisi UU KPK. Lukas juga menganggap bahwa DPR hanyalah lembaga yang arogan dan sombong.

“DPR sok mengontrol KPK sehingga tidak bisa mengontrol dirinya sendiri,” ujarnya seperti dilansir oleh Metrotvnews.com.

 

Penolakan Berbagai Organisasi Masyarakat Tentang Revisi UU KPK di Yogyakarta | Metanisa | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya