Jonan Lemparkan Kontrak Freeport ke Kemenkeu

Share:

diposkan-srimulyani

Diposkan.com – Setelah penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang resmi diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada PT Freeport Indonesia pada pekan lalu. Kini menggelinding ke kantor Kementerian Keuangan.

PT Freeport yang meminta perubahan status dari Kontrak Kerja (KK) ke IUPK. Namun, Freeport rupanya kembali mencari peruntungan dengan mendesak pemerintah agar kepastian fiskal tetap mengikuti ketentuan kontrak sebelumnya atau nail down, bukan seperti ketentuan perpajakan yang berlaku atau prevailing.

Dengan desakan Freeport ini, Menteri ESDM Ignasius Jonan rupanya tak ingin ambil pusing lagi mengurus ‘tetek bengek’ perhitungan fiskal untuk Freeport. Ia langsung menyeret Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk memberi bala bantuan perhitungan ketentuan fiskal tersebut.

“Nanti biar Menteri Keuangan lihat mana yang bisa menganut ketentuan yang lama dan yang tidak. Ini dominannya domain seperti Peraturan Daerah (Perda) Pungutan,” kata Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin pagi (13/2) yang dilansir melalui cnnindonesia.com.

Sri Mulyani rupanya masih membutuhkan waktu untuk meracik ramuan fiskal yang hendak diberlakukan kepada Freeport. Menurut Sri, kontrak PT Freeport bukan sekedar urusan pajak saja namun memiliki banyak dimensi.

Sri Mulyani mengatakan, ada tiga sisi untuk dilihat dalam kontrak PT Freeport. Pertama, pemerintah harus tegas menjalankan aturan yang telah dibuat, yakni resmi mengajukan ketentuan perubahan KK ke IUPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Kedua, aturan yang telah dibuat perlu pula dikaji dengan perhitungan yang menguntungkan, terutama kepada penerimaan negara sehingga aturan yang diberlakukan pemerintah tetap mencerminkan potensi peningkatan penerimaan negara.

Baca Juga:   Kemenperin Minta Toyota Tambah Investasi

“Dalam UU Minerba, sudah diamanatkan bahwa apapun bentuknya, kerja sama pemerintah denga para pengusaha maka penerimaan pemerintah harus dijamin lebih baik dan ini yang sedang kita bicarakan. Di satu sisi, membela kepentingan Republik Indonesia, baik dari sisi penerimaan dan di sisi lain, kewajiban mereka untuk melakukan diverstasi serta dari kewajiban mereka untuk bangun smelter,” jelas Sri Mulyani.

Ketiga, pemerintah wajib pula memberikan kepastian hukum dan usaha kepada para pelaku ekonomi di Tanah Air. Ia bilang, pemerintah tahu betul kalau pengusaha sangat perlu memperoleh kepastian untuk memetakan rencana bisnis ke depan dan tak hanya dibutuhkan oleh perusahaan, namun juga kepada rekanan bisnis pengusaha.

Menurut Sri, ia membutuhkan waktu yang banyak untuk membuka kembali lembar kinerja pendapatan pemerintah dari Freeport. Yakni, perbandingan penerimaan dari Freeport saat masih berstatus KK dengan penerimaan bila perusahaan berstatus IUPK.

Sayangnya, pernyataan Sri Mulyani ini belum memberi kepastian perhitungan fiskal seperti apa yang telah khusus diramu pemerintah untuk menjawab tekanan Freeport.

Seperti diketahui, sesuai Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 6 Tahun 2016, turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017, pemerintah baru memberi izin kepada perusahaan tambang untuk melakukan ekspor bila telah mengubah status dari KK ke IUPK.

Jonan Lemparkan Kontrak Freeport ke Kemenkeu | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya