Masyarakat Papua Minta Dilibatkan Susun Kontrak Pertambangan

Share:

diposkan-kesejahteraan-papua

Diposkan.com – Masyarakat Amungme meminta pemerintah memikirkan dengan matang pada peraturan baru untuk izin usaha pertambangan di Papua terutama pada PT  Freeport Indonesia (PTFI). Pasalnya pada peraturan pemerintah (PP) no.1 tahun 2017 itu, perusahaan tambang harus membangun smelter.

Menurut masyarakat Amungme, yang diwakilkan oleh Lembaga Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (Lemasa), efek dari pembangunan smelter di daerah Papua harus dipikirkan matang-matang.

“Pembangunan smelter kami pikir bagaimana pemerintah mencari solusi pengin di Papu, (solusi)  supaya masyarakat merasa akan menerima efek yang baik untuk masyarakat, bangun smelter berarti bangun pabrik di papua dan bangun pabrik semen, harus membuka peluang kerja,” ujar Odizeus Beanal, ketua Lemasa Timika, di kantor  Komnas HAM Jakarta Pusat, Jumat (3/3) yang dilansir melalui Tribunnews.com.

Selanjutnya, perihal divestasi 51 persen kepada pemerintah, masyarakat ingin nantinya juga terdapat bagian untuk wilayah mereka didalamnya. Ia juga meminta agar pemerintah melibatkan masyarakat dalam membuat isi kontrak tersebut.

Baca Juga:   PT Astra Internasional Catat Laba 12% di Semester I

“Dalam 10 tahun divestasi 51 persen pertanyaan kami dalam 51 persen apakah masyarakat adat dimasukan pemerintah dimasukan apapun kontrak nyang akan dibikin harus melibatkan lembaga adat wilayah,” papar Odizeus Beanal.

Masyarakat Amungme pun meminta bantuan dari Komnas HAM untuk membantu mereka mendapatkan hak dan mendapatkan jawaban dari pemerintah. Komnas HAM menegaskan akan tegas menjadi menjadi moderator untuk masyarakat dan pemerintah.

“Komnas HAM bersedia jadi mediator antara tiga pihak Pemeirntah, Freeport, dan masyarakat,” ujar Nurcholis perwakilan dari Komnas HAM.

Masyarakat Papua Minta Dilibatkan Susun Kontrak Pertambangan | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya