Layani Wajib Pajak, Kanwil Pajak Buka Seminggu

Share:

diposkan-tax-amnesty

Diposkan.com – Program pengampunan pajak akan resmi berakhir bulan ini. Sehingga pemerintah berupaya keras menggenjot keikutsertaan para wajib pajak (WP) yang belum mengikuti program tax amnesty tersebut. Pemerintah juga terus memberikan warning bahwa itu adalah kesempatan terakhir yang harus dimanfaatkan WP.

Menurut Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, hingga saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi di setiap Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak di seluruh daerah.

“Kalau lihat di Kanwil itu setiap hari ada sosialisasi. Masih jalan per segmen,” ujarnya yang dilansir dari sumeks.co.id.

Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menambahkan, untuk meminimalkan membeludaknya masyarakat yang ikut di akhir periode, pihaknya memutuskan membuka kantor pajak 24 jam.

“Hari Minggu seluruh KPP buka. Mulai tanggal 5 besok (hari ini), selain Sabtu-Minggu melayani TA juga SPT PPh orang pribadi sampai 31 maret. Yang 31 Maret itu pelayanan sampai jam 24,” timpal Yoga.

Sehingga bagi para WP yang belum mendaftar untuk memanfaatkan program tax amnesty. Pasca berakhirnya tax amnesty, Ditjen Pajak akan lebih gencar melakukan pemeriksaan untuk menggenjot penerimaan pajak yang tahun ini ditargetkan Rp 1.307,3 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, pihaknya memperbantukan petugas account representative (AR) menjadi petugas fungsional pemeriksa pajak. Saat ini ada sekitar 5 ribu petugas AR dan 5 ribu orang pemeriksa. Dengan demikian, nanti ada 10 ribu orang yang melakukan pemeriksaan pajak.

“Pasca tax amnesty, fungsional pemeriksa ditambah jadi dobel. Tugas AR mengimbau yang akan ditindaklanjuti pemeriksaan,” tegasnya.

Bagi WP yang sudah mengikuti program tax amnesty, tetap ada kewajiban yang harus dilakukan. Bagi WP yang melakukan repatriasi ada kewajiban mengalihkan harta dari luar negeri ke Indonesia dan menempatkan dana tersebut dalam instumen investasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga:   4.551 Pemeriksa Pajak Siap Kejar Wajib Pajak

Sementara bagi WP yang melakukan deklarasi harta dalam negeri, terdapat kewajiban tidak mengalihkan hartanya keluar dari Indonesia untuk jangka waktu paling singkat tiga tahun sejak menerima surat keterangan pengampunan pajak.

Selain itu, ada kewajiban lain yang harus dilakukan WP setelah mengikuti tax amnesty. Di antaranya, WP tersebut diwajibkan melaporkan status penempatan harta tambahan yang dialihkan atau yang berada di Indonesia.

“Jadi pelaporan harta itu harus dilakukan setiap tahun selama holding period tiga tahun. Laporannya disampaikan dalam bentuk hard copy atau soft copy ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat WP terdaftar,”urainya.

Yoga menekankan, jika peserta tax amnesty menolak melaksanakan kewajiban tersebut, akan menghadapi risiko pengenaan pajak dengan tarif normal hingga 30 persen atas harta bersih tambahan yang telah diungkapkan. Selain itu, juga ada sanksi administrasi dua persen per bulan, di mana pengenaan sanksi maksimal 24 bulan.

Di samping menambah jumlah pemeriksa, pemerintah juga memberikan warning melalui rencana penerbitan Perppu Kerahasiaan Bank. Perppu tersebut memungkinkan Ditjen Pajak membuka rekening nasabah yang dinilai bermasalah dalam pembayaran pajaknya. Namun, Perppu tersebut ternyata hanya untuk bagi nasabah asing.

Menurut pengamat perpajakan Yustinus Prastowo, hal tersebut justru menjadi blunder bagi pemerintah dari segi komunikasi maupun strategi dalam mendorong WP untuk mengikuti tax amnesty.

“Karena membuat orang jadi tidak takut. Memang Perppu tersebut merupakan syarat Automatic Exchange of Information (AEOI). Tapi perubahan dalam negeri juga harus diselaraskan. Kalau tidak, WP justru akan berlindung di negeri sendiri, karena di luar negeri sudah tidak bisa menyembunyikan harta,” tutup Prastowo.

Layani Wajib Pajak, Kanwil Pajak Buka Seminggu | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya