Pemerintah Masih Ajak Freeport Berunding

Share:

diposkan-freeport

Diposkan.com – Pemerintah akan melakukan perundingan dengan PT Freeport Indonesia untuk membahas perubahan sistem Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Polemik yang ada saat ini diyakini akan tuntas di meja perundingan.

Freeport merupakan perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya sejak 1991. Namun berdasarkan aturan baru, Kontrak Karya itu harus diubah menjadi IUPK. Salah satu konsekuensi perubahan menjadi IUPK adalah kewajiban melepas saham (divestasi) sebanyak 51% kepada pemerintah.

Sebisa mungkin kami akan melakukan perundingan sesuai arahan Presiden. Dulu perjanjiannya berupa Kontrak Karya (KK), sekarang harus menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ini amanah undang-undang,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Jakarta, Rabu (1/3) yang dilansir melalui suaramerdeka.com.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2017 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memperpanjang pelaksanaan ekspor konsentrat dengan sejumlah syarat, yakni pemegang KK harus beralih operasi menjadi perusahaan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Dalam kontrak baru pemerintah meminta freeport membuat pernyataan kesediaan membangun smelter (pemurnian mineral) dalam jangka waktu lima tahun dan mewajibkan divestasi hingga 51 persen. Freeport keberatan dengan kewajiban divestasi hingga 51 persen, karena membuat kendali perusahaan bukan lagi di tangan mereka. Perusahaan tambang itu berencana menggugat pemerintah ke Pengadilan Arbitrase internasional.

“Kenapa kami meminta Freeport mengubah perjanjian KK menjadi IUPK? Karena menurut kami, smelter yang dibangun di Gresik hanya mengolah sampai konsentrat, jadi sampai pengolahan saja belum pemurnian. Yang kita minta sampai pemurnian, sesuai dengan pasal 170 UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.” ujar Jonan.

Baca Juga:   Giliran PNS Jadi Target Tax Amnesty

Pasal 170 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menyebutkan, ”Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat- lambatnya 5 (lima) tahun sejak UU ini diundangkan.”

”Jadi seharusnya 2014 sudah habis, oleh menteri sebelumnya itu diperpanjang sampai Januari 2017, setelah itu tidak bisa, karena melanggar undangundang. Jadi kami minta Freeport agar KK-nya diubah menjadi IUPK,” tegas Jonan.

Perubahan itu, menurut dia, sesuai dengan Pasal 103 UU tentang Minerba, yang menyebutkan bahwa pemegang IUPK dan IUPwajib melakukan pengolahan dan pemurnian. Ia menegaskan, pemerintah Indonesia tetap akan menghargai semua perjanjian yang sudah pernah dibuat dengan investor, dengan tidak mengurangi isi perjanjian, sepanjang tidak melanggar aturan perundangan.

”Kita juga tawarkan di PP Nomor 1 tahun 2017 bagi semua pemegang IUPK mineral logam waktu lima tahun sebelum masa kontrak habis untuk mengajukan perpanjangan,” katanya.

Jika kontrak Freeport habis pada 2021, maka tahun ini harus mengajukan perpanjangan, tetapi harus dalam format IUPK, tidak dalam format KK. Ini yang menjadi perbedaan pandangan. Ia mengatakan bahwa saat ini belum ada hasil final dari perundingan antara pemerintah dan Freeport.

”Saya tidak akan mengupdate sepenggal-sepenggal, kalau sudah final, pasti diumumkan. Saya kira sementara harus berunding dulu,” tegas dia.

 

Pemerintah Masih Ajak Freeport Berunding | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya