Kementerian ESDM Serahkan Swasta dan BUMD Kelolah Listrik di Daerah Terpencil

Share:

diposkan-listrik

Diposkan.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menerbitkan peraturan terkait diperbolehkannya swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggarap sektor listrik untuk wilayah-wilayah terpencil. Beleid berbentuk Peraturan Menteri ESDM ini sedang diproses oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Alihuddin Sitompul mengatakan, di dalam peraturan itu pemerintah hanya memperbolehkan swasta untuk menjual listrik pada 2.519 desa yang belum teraliri listrik. Sehingga pembangkit yang dibangun dibatasi memiliki kapasitas 50 Megawatt (MW).

“Nanti di situ akan berlaku seperti PT PLN (Persero) mini. Jadi listrik dibangkitkan sendiri, disalurkan sendiri, hitung sendiri untung ruginya. Permen sudah dalam proses legislasi di Kemenkumham, jadi pemerintah sudah mendorong swasta, koperasi, BUMD untuk berbisnis dan beperan serta dalam penyediaan listrik skala kecil. Dengan ini kami harap 2.500 desa sudah bisa teraliri listrik pada 2019,” ujar Alihuddin, Selasa (29/11) yang dilansir dari cnnindonesia.com.

Namun bukan berarti swasta bebas memilih tenaga pembangkit listrik yang akan dibangun. Menurutnya, pembangkit yang dibangun harus berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) demi menyokong target Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 25 persen terhadap bauran energi (Energy Mix) pada 2025 mendatang sesuai arahan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Nantinya pemerintah akan mengutamakan pembangunan pembangkit dengan skema hybrid agar listrik bisa dirasakan selama 24 jam. Pembangkit hybrid adalah pembangkit listrik yang digerakkan dua tenaga secara bergantian sesuai potensi energi di daerah tersebut.

Baca Juga:   Facebook Gandeng Microsoft Bangun Jaringan Kabel Internet Bawah Laut Sepanjang 6.590 Kilometer

Alihuddin menambahkan, porsi EBT harus mencapai 25 persen pada 2025. Jika porsi EBT tidak tercapai, maka pemanfaatan gas harus dimaksimalkan. Namun khusus bagi 2.500 desa, pemanfaatan energi setempat dengan skema hybrid perlu diutamakan.

Alihuddin menambahkan, pemerintah juga bisa memberikan subsidi kepada pengembang swasta jika nanti listrik yang disalurkan memiliki daya 450 Volt-Ampere (VA). Sayangnya, ia tak membeberkan mekanisme subsidinya secara lebih lanjut. Pemerintah hanya berharap adalah bagaimana rasio elektrifikasi bisa mencapai 97 persen di tahun 2019 mendatang.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menyebut sudah ada proyek percontohan (pilot project) yang menunjukkan bahwa perusahaan pengganti PLN bisa menyediakan listrik bagi masyarakat. Ia mengatakan, daerah tersebut adalah Kabupaten Pelalawan, Riau yang listriknya disediakan oleh BUMD setempat, Tuah Sekata.

“Di Pelalawan ini sudah 10 tahun melistriki wilayahnya secara mandiri dengan konsumen 6 ribu lebih pelanggan termasuk kantor Bupati. Mengambil contoh itu, kami harap tahun ini peraturan swasta garap listrik desa bisa dimulai,” ujarnya, pekan lalu.

Menurut data Kementerian ESDM, saat ini ada 2.519 desa di Indonesia yang belum menikmati listrik. Dari angka tersebut, sebanyak 2.376 desa, atau 94,32 persen, berlokasi di Papua. Sementara itu, saat ini terdapat 10.140 desa yang belum teraliri listrik secara 24 jam dan 69.531 desa yang telah dialiri listrik secara penuh.

Kementerian ESDM Serahkan Swasta dan BUMD Kelolah Listrik di Daerah Terpencil | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya