Ombudsman Nilai Pelayanan Publik Masih Buruk

Share:

diposkan-amzulian-rifai

Diposkan.com – Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai menuturkan, tugas lembaga yang dipimpinnya adalah mengawasi pelayanan kementerian maupun lembaga di seluruh Indonesia. Pengawasan juga dilakukan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang pendanaannya berasal dari APBN maupun APBD baik seluruhnya atau sebagian.

Dengan demikian, masyarakat bisa melaporkan kepada Ombudsman apabila menemukan penyalahgunaan dalam pelayanan kementerian atau lembaga negara. Terlebih menurutnya pelayanan publik saat ini belum baik dikarenakan masih banyaknya laporan yang dilayangkan masyarakat kepada Ombudsman terkait kinerja kementerian maupun lembaga.

Baca Juga:   UNTR Perbesar Belanja Modal pada Sektor Batubara

Pada tahun 2016, jumlah laporan yang diterima Ombudsman mencapai 9.069 laporan. Sementara di tahun 2015 laporan ke Ombudsman mencapai 6.859. Sementara itu, respon masyarakat terhadap berbagai layanan publik, termasuk di dalamnya sektor jasa keuangan juga semakin meningkat.

Namun demikian, ia menyatakan bahwa Ombudsman tidak menelan mentah-mentah setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya akan melakukan klarifikasi terhadap setiap laporan. Pasalnya, tidak semua laporan yang masuk ke Ombudsman bersifat benar.

“Laporan ke Ombudsman itu kalau mekanisme internal sudah dilakukan. Kalau belum, maka berkasnya kami kembalikan,” jelas Amzulian seperti yang dilansir melalui Kompas.com.

Ombudsman Nilai Pelayanan Publik Masih Buruk | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya