Pemerintah Komunikasikan Holding BUMN Gas ke DPR

Share:

diposkan-gas

Diposkan.com – Penyatuan dua BUMN PT Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk di bawah induk usaha PT Pertamina (Persero) telah memasuki tahap akhir. Rencananya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih harus berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sambil menunggu terbit Peraturan Pemerintah-nya.

Deputi Rekstrukturisasi BUMN, Aloysius K. Rio mengatakan jika proposal pembentukan induk (holding) BUMN Migas baru akan diajukan pemerintah ke DPR pada Oktober mendatang.

“Semua sudah siap. Kita tinggal konsultasi dengan DPR,” ujar Aloysius usai mengikuti Rapat koordinasi di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (26/9) seperti yang dilansir dari cnnindonesia.com.

Sementara Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan proses konsultasi dengan DPR akan dilakukan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ditunjuknya Sri Mulyani sebagai perwakilan pemerintah guna mengantisipasi aksi boikot anggota DPR terhadap Rini Soemarno yang sampai saat ini berpotensi terjadi.

Baca Juga:   FITRA Rilis Data Minta Jokowi Ganti Dua Menteri Karena Kinerja Tak Maksimal

Rini mengatakan jika sosialisasi pembentukan holding BUMN migas juga telah disampaikan ke masing-masing manajemen perusahaan. Bahkan, payung hukum berupa rancangan Peraturan Pemerintah telah diserahkan ke masing-masing Kementerian terkait untuk ditandatangani secara langsung.

Dalam proses ini beberapa kementerian yang terlibat antara lain Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sehingga Rini mengharapkan pembentukan holding BUMN sektor energi dengan menggabungkan PGN dalam Pertamina akan membuat infrastruktur gas yang dimiliki kedua perusahaan bisa dimanfaatkan secara optimal demi kebutuhan nasional.

Pemerintah Komunikasikan Holding BUMN Gas ke DPR | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya