Percepat Pembangunan Infrastruktur, BI Dorong Pemda Terbitkan Obligasi

Share:

diposkan-obligasi-daerah

Diposkan.com – Bank Indonesia (BI) mendorong penerbitan surat berharga (obligasi) sebagai alternatif pembiayaan ekonomi daerah. Hal ini dilakukan agar setiap daerah memiliki sumber dana jangka panjang untuk membiayai infrastruktur yang bisa mengakselerasi perekonomiannya masing-masing.

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah, mengungkapkan pemerintah daerah (pemda) tidak bisa sekadar mengandalkan pembiayaan perbankan untuk membangun infrastruktur. Hal ini disebabkan dana perbankan yang didominasi utang jangka pendek bahkan hingga tahun lalu sekitar 74 persen dana perbankan merupakan dana jangka pendek. Sementara, pembangunan infrastruktur membutuhkan dana jangka panjang.

“Sulit diharapkan bagi perbankan untuk membiayai infratruktur,” tutur Nanang pada Seminar Pembiayaan Ekonomi Daerah Melalui Penerbitan Surat Berharga di Surabaya, Kamis (24/11) yang dilansir dari cnnindonesia.com.

Sehingga obligasi daerah bisa menjadi alternatif pembiayaan infrastruktur. Pemerintah juga telah melihat peluang untuk menjadikan obligasi daerah hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan investasi dalam rangka penyediaan layanan publik yang menghasilkan penerimaan daerah.

BI juga telah menurunkan suku bunga acuannya hingga mencapai 4,75 persen tahun ini. Kondisi ini bisa menjadi kesempatan bagi sektor swasta maupun pemda untuk menerbitkan obligasi. Nanang menambahkan, BI sudah menciptakan suatu kondisi dengan diturunkannya policy rate sehingga merupakan kesempatan bagi sektor swasta maupun pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi untuk membangun infrastruktur.

Candra Fajri Ananda, ekonom dan pengajar Universitas Brawijaya, menilai penerbitan obligasi daerah dibutuhkan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya saat ini kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan masih rendah. Indikasinya terlihat dari sebagian besar Kabupaten/Kota yang masih mengandalkan dana transfer dan memiliki ruang fiskal terbatas. Selain itu, sebagian besar belanja Pemda dialokasikan untuk belanja tidak langsung bukan untuk pembangunan.

Baca Juga:   BI Gelar Roadshow Sosialisasi Penggunaan 7 Day Repo Rate

Penerbitan obligasi daerah juga berdampak positif pada tata kelola daerah mengingat daerah dipaksa harus memiliki tata kelola yang baik (good governance) dan transparan jika ingin menerbitkan obligasi daerah.

“Kalau daerah ingin bisa menerbitkan obligasi, dia harus good governance,” kata Chandra di tempat yang sama

Begitu juga dengan peran pemerintah yang harus menerbitkan regulasi yang jelas agar tidak ada ketakutan pemda untuk menerbitkan. Selain itu, pemerintah pusat juga bisa memberikan insentif bebas pajak untuk penerbitan obligasi daerah sehingga lebih banyak daerah yang tertarik.

Sebagai informasi, penerbitan obligasi daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/KMK.07 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Namun, hingga kini, belum ada daerah yang telah berhasil menerbitkan obligasi daerah. Dua daerah yang tengah mengurus penerbitan obligasi daerah adalah provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Percepat Pembangunan Infrastruktur, BI Dorong Pemda Terbitkan Obligasi | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya