Komisi VII DPR RI Desak Usut Kementerian ESDM 65 Kejanggalan Laporan BPK

Share:

diposkan-bpk

Diposkan.com – Komisi VII DPR mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menindaklanjuti temuan BPK tentang 65 kejanggalan laporan keuangan.

“Komisi VII DPR-RI mendesak Menteri ESDM untuk menyampaikan tindak lanjut atas temuan BPK itu baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dilaporkan paling lambat tanggal 2 Desember 2016. Itu keputusan rapat bersama ESDM dengan kita,” kata Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan di Jakarta, Selasa (22/11) yang dilansir dari inilah,com.

Rapat kerja bersama yang dihadiri oleh Komisi VII, Menteri ESDM, Ignasius Jonan terdapat 65 temuan dari BPK tersebut terbagi dalam tiga kategori. Sebanyak 27 temuan diklasifikasikan sebagai bagian dari masalah laporan keuangan Kementerian ESDM 2015. Sementara empat temuan pemeriksaan dengan kategori dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terkait Kementerian ESDM. Sisanya berupa temuan dengan tujuan tertentu.

Baca Juga:   Delapan BUMN Rayakan Ultah Gelar Carica Day di Wonosobo

“Kami jelaskan terdapat sebanyak 65 temuan BPK untuk Kementerian ESDM tahun 2015, diantaranya ada inkonsistensi perlakukan PPN atas PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) generasi III,” kata Jonan.

Selain itu, lanjut dia, ada juga masalah harga jual eceran (HJE) minyak solar bersubsidi yang ditemukan lebih tinggi dari harga dasar sehingga menguntungkan badan usaha sebesar Rp3,19 triliun. Begitu juga dengan nilai piutang bukan pajak ditemukan sebesar Rp33 miliar dan US$206 juta yang tidak didukung dengan rincian dokumen sumber yang memadai, serta sebesar Rp101 miliar tidak sesuai hasil konfirmasi kepada wajib bayar.

Komisi VII DPR RI Desak Usut Kementerian ESDM 65 Kejanggalan Laporan BPK | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya