Enam Rekomendasi Pengembangan Smelter Kemenperin dan Kementerian ESDM

Share:

diposkan-smelter

Diposkan.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merumuskan enam rekomendasi mengenai pengembangan industri fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter untuk dibahas bersama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Rabu (19/10) mengadakan Forum Grup Discussion (FGD) dengan beberapa pengusaha tambang Indonesia dan Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I).

Pada pertemuan ini menghasilkan enam rekomendasi diantaranya, rekomendasi pertama, meminta Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) untuk memperjelas dan mempertegas perizinan izin usaha industri (IUI) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kedua, meminta kepada Kementerian ESDM untuk menyusun neraca cadangan mineral. Ketiga, Kementerian ESDM dan Kemenperin menyusun kriteria dan jumlah smelter baru di daerah tertentu.

“Kalau enggak gitu nanti semua ngajuin smelter. Nanti lingkungan kita rusak,” ucap Direktur Jenderal ILMATE I Gusti Putu Surya Wirawan di Kementerian Perindustrian Jakarta yang dilansir dari viva.co.id.

Bukan hanya itu pihaknya sudah memperhitungkan akan melonjaknya pengajuan pembangunan smelter, seiring dengan realisasi program pemerintah untuk penambahan nilai hasil tambang.

Baca Juga:   Menteri Arcandra Tahar Pastikan Blok Masela Dibangun Onshore

Keempat, meminta Kementerian ESDM untuk segera merevisi Peratutan Pemerintah (PP) No.9/2012 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Kementerian ESDM.

“Terkait royalti. Royalti hanya untuk barang tambang. Proses berikutnya sudah proses industri, pajak ya dalam bentuk PPN (Pajak Penambahan Nilai). Ada pengusaha smelter yang royaltinya dipungut di hasil akhirnya,” ungkapnya.

Rekomendasi kelima melakukan revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.8/2015 tentang peningkatan nilai tambah mineral.  Revisi ini menekankan besar kandungan nikel yang diwajibkan sebelum bisa diekspor,kandungan nikel minimal empat persen untuk diperbolehkan mengekspor.

Sehingga tambang-tambang dengan kadar nikel di bawah standar ditinggalkan karena dirasa tidak dapat diolah. Maka, pihaknya akan ajukan revisi untuk kadar di bawah empat persen dapat diolah dan tetap memiliki nilai jual.

Pada rekomendasi keenam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) diminta agar mengembangkan pusat unggulan mineral Indonesia. Selain itu, pihaknya pada saat ini fokusnya adalah untuk industri smelter nikel tetapi juga akan mengajukan komoditas mineral lainnya.

Enam Rekomendasi Pengembangan Smelter Kemenperin dan Kementerian ESDM | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya