Rudiantara Dukung Dirjen Pajak Usut Pelanggaran Pajak Google

Share:

diposkan-rudiantara

Diposkan.com – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) untuk mengusut adanya pelanggaran pajak dari perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Google. Pemerintah menurutnya, meminta seluruh perusahaan asing untuk melakukan hal yang sama jika masih ingin terus berbisnis di Indonesia.

Rudiantara mengaku telah bertemu dengan Kepala Kantor Wilayah Wajib Pajak Khusus Muhammad Hanif yang menangani kasus Google ini pada Jumat (16/9) malam. Dalam pertemuan itu, Rudiantara mendukung DJP dapat menyelesaikan kasus ini sesuai koridor hukum yang berlaku.

“Saya mendukung proses yang berlangsung yang dilakukan teman-teman otoritas pajak. Berbisnis di pasar Indonesia harus bayar pajak dan subject kepada aturan pajak di sini,” kata Rudiantara, Minggu (18/9) seperti yang dilansir dari cnnindonesia.com.

Sebelumnya, Muhammad Hanif menyebut sepanjang 2015 lalu pendapatan yang diterima Google Singapore Pte Ltd dari kantor perwakilannya Google Indonesia mencapai Rp3 triliun. Dari total pendapatan tersebut, Hanif memperkiakan jika laba perusahaan tersebut bisa tembus 40-50 persen dari total pendapatan karena tidak banyak beban operasional yang dikeluarkan dari bisnisnya di Indonesia.

Baca Juga:   OJK Inginkan Sangketa Selesai Hanya 20 Hari Kerja

Jika diasumsikan laba yang diterima sebesar Rp 1 triliun, maka pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan adalah 25 persen dari laba alias Rp 250 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen dari pendapatan yaitu Rp300 miliar.

Mengingat Google sudah terdaftar sebagai wajib pajak penanaman modal asing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tanah Abang, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Google Singapore Pte Ltd sejak 15 September 2011, maka asumsi pajak yang belum disetor Google ke pemerintah selama lima tahun adalah Rp2,75 triliun.

Sementara, selama ini Hanif mengungkapkan Google hanya membayar pajak terbatas atas kantor perwakilannya di Indonesia yaitu Google Indonesia, yang memperoleh pemasukan (fee) dari Google.

“Pajaknya itu atas fee dari representative Google yang kecil sekali, hanya sepersekian persen dari revenue Google. Fee-nya tidak sampai 4 persen darirevenue,” tegas Hanif.

Nilai tersebut menurutnya tidak sebanding dengan uang yang diperoleh Google dari pendapatan iklan dan kerjasama bisnis langsung dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Rudiantara Dukung Dirjen Pajak Usut Pelanggaran Pajak Google | Fisika Fikri | 4.5 | Tag: total pajak google

Kirim Komentar

Berita Lainnya