Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat Pemerintah Dimintah Waspada

Share:

uln

Diposkan.com -Bank Indonesia (BI) dan pemerintah harus tetap waspada dan memantau kondisi Utang Luar Negeri (ULN), khususnya ULN swasta (dalam hal ini ULN Perusahaan) Indonesia yang sangat rentan terhadap gejolak eskternal, khususnya fluktuasi nilai tukar. Walaupun secara year of year (yoy), ULN Indonesia mengalami perlambatan.

ULN Swasta yang meningkat cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir yang masih menyentuh angka sekitar 30-35% terhadap PDB nasional. Meskipun demikian, ULN swasta Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara emerging markets lainnya seperti India, Malaysia, Thailand dan Filipina, di mana rasio ULN swasta mereka terhadap PDB sekitar 70%.

“Kerentanan ULN swasta utamanya disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang tidak stabil, bahkan cenderung melemah (terhadap US$) dalam beberapa tahun belakang. Celakanya sekitar 60% ULN swasta tercatat dalam mata uang asing, khususnya dalam US$,” ujar Dzulfian Syafrian, Ekonom INDEF dan Kandidat Doktor Durham University Business School-Inggris, Jumat (18/3) seperti yang dilansir dari detik finance.

BI dan pemerintah dalam hal ULN Swasta hendarnya memperhatikan ULN perusahaan-perusahaan berbasis komoditas, seperti batu bara, minyak, gas, dan pertambangan, dan barang-barang yang tidak bisa diperdagangkan/non-tradeable, misalnya transportasi dan komunikasi.

Baca Juga:   Percepat Pembangunan Infrastruktur, BI Dorong Pemda Terbitkan Obligasi

ULN swasta dalam mata uang asing juga utamanya dipicu oleh BUMN berbasis energi, seperti Pertamina dan PLN yang memiliki ULN sangat besar. Jika nilai tukar rupiah tidak terkendali, bukan tidak mungkin akan terjadi currency mismatches pada ULN swasta ini sehingga menyebabkan gagal bayar.

Risiko gagal bayar ULN Swasta ini akan berbahaya bagi perekonomian nasional jika ULN Swasta tersebut terjadi di perusahaan besar dan konglomerasi sehingga akan berdampak sistemik ke perusahaan lain dan juga sektor keuangan. Terlebih banyak dari ULN swasta ini belum melakukan ‘hedging’ sehingga sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

“Oleh karena itu, pendalaman dan pengembangan sektor keuangan dan inklusi keuangan (financial inclusion) harus segera dipercepat guna mengurangi costs of hedging, mengurangi gejolak di sektor keuangan, dan mempermudah transaksi keuangan di Indonesia,” pungkasnya.

Utang Luar Negeri Indonesia Meningkat Pemerintah Dimintah Waspada | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya