Anies: DP Rp 0 Solusi untuk Warga Jakarta Tak Punya Rumah

Share:

diposkan-anies

Diposkan.com – Program Calon gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan soal program perumahan tanpa down payment (DP) atau uang muka menjadi isu hangat dibincangkan. Anies mengatakan, saat ini banyak orang yang salah memersepsikan mengenai program tersebut.

“Bukan DP 0 persen, enggak ada DP 0 persen. DP Rp 0, DP itu hanya sekali, jadi diberikan sekali. Kalau kredit, nah itu ada persennya, cicilan ada persennya. Kalau DP kan uang yang diberikan diawal. Bukan 0 persen, tetapi enggak bayar, Rp 0 rupiah, atau tanpa DP. Persen itu kalau ada cicilan,” ujar Anies di RS Polri Kramatjati, Jakarta Timur, Jumat (17/2) yang dilansir melalui Kompas.com

Anies menyampaikan, program tersebut saat ini sudah dijalankan oleh para pengembang. Selain itu, program tersebut ia tawarkan karena melihat realitas saat ini warga kesulitan untuk memiliki rumah. Sehingga  jika terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies menawarkan kepada warga kredit rumah tanpa DP.

“Karena kenyataannya warga Jakarta sekarang banyak yang enggak memiliki rumah. Masak gubernurnya cuma berpangku tangan, enggak boleh. Kok urusan lain bisa bikin terobosan dan urusan ini enggak bisa bikin terobosan,” ucap dia.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, persoalan harga rumah yang terjangkau, merupakan permasalahan kebanyakan warga di Ibu Kota. Sehingga ia akan menjalankan program ini agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Ibu Kota.

Ia menyampaikan, jika seseorang tidak mempunyai solusi mengenai permasalahan ini, lebih baik mereka menghargai orang lain yang memiliki solusi untuk memberikan rumah murah bagi warga. Anies meminta pihak yang tak menyetujui program ini untuk dapat memberikan solusi alternatif bagi warga Jakarta.

Baca Juga:   IHSG Diprediksi Menguat di Akhir Pekan

Menurut Anies, program yang ia tawarkan ini tidak menyalahi aturan. Sebab, ada peraturan yang mengatur hal itu. Seperti dalam Peraturan BI Nomor 18/16/PBI/2016 pasal 17.

Pasal itu berbunyi, “Kredit atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemda sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang didukung dengan dokumen yang menyatakan, bahwa kredit atau pembiayaan tersebut merupakan program perumahan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dikecualikan dari ketentuan ini dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.”

Gubernur BI Agus DW Martowardojo sebelumnya mengungkapkan, bank sentral sudah mengatur terkait loan to value (LTV) untuk pembiayaan properti. Dalam aturan tersebut, diatur pula besaran minimum uang muka untuk penyaluran kredit properti.

“Harus ada minimum DP untuk penyaluran kredit properti. Kalau seandainya nol persen itu menyalahi (ketentuan),” ujar Agus di kantornya di Jakarta, Jumat (17/2).

Agus menyatakan, sebaiknya pengenaan uang muka nol persen tidak dilakukan. Sebab, kalau rencana itu dilakukan, tentunya akan memperoleh teguran dari otoritas. Sementara itu, sejumlah pengembang properti menilai uang muka nol persen bisa saja dilaksanakan asalkan ada bantuan (subsidi) sangat besar.

Anies: DP Rp 0 Solusi untuk Warga Jakarta Tak Punya Rumah | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya