Kadin Minta Pihak Swasta Kelola Infrastruktur Transportasi

Share:

diposkan-tol-sedyatmo

Diposkan.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terus mendorong agar pemerintah ikut melibatkan swasta untuk mengolah aset infrastruktur bidang transportasi yang dimiliki perusahaan pelat merah Hal itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

“Kalau saya menyarankan, aset infrastruktur dijual, baik secara kas maupun secara asetnya. Dengan begitu, Badan Usaha Milik Negara bisa dapat dana, yang kemudian itu bisa untuk membangun proyek infrastruktur lainnya,” tutur Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani saat ditemui di Rapat Koordinasi Nasional Kadin Bidang Perhubungan di Graha CIMB Niaga, Rabu (16/11) yang dilansir dari cnnindonesia.com.

Rosan mengatakan jika pihak swasta sangat tertarik untuk membangun infrastruktur. Namun, sektor swasta menghadapi dua kendala utama yaitu terbatasnya modal dan, secara perhitungan, ada investasi infrastruktur yang tidak menguntungkan.

Dengan menjual aset infrastruktur yang sudah jadi, misalnya jalan tol yang dimiliki PT Jasa Marga (Persero) Tbk, pemain swasta bisa lebih baik dalam menghitung besaran investasi, keuntungan, dan risiko. Rosan menjamin jika ada pihak swasta yang akan membiayai infrastrukturbaik asing maupun lokal.

Sementara, perusahaan pelat merah juga tidak akan rugi karena aset dijual dengan tingkat harga yang menguntungkan.  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menilai keterlibatan swasta tidak perlu dilakukan dengan membeli aset infrastruktur yang sudah jadi tetapi swasta cukup diberikan ruang untuk masuk.

Baca Juga:   Lebaran 2016 Penumpang Angkutan Laut Meningkat

“Adanya ruang itu akan memberikan kesempatan untuk akses dana. Kalau dilihat usaha itu akan untung, perbankan akan membantu masalah pembiayaan,” kata Budi secara terpisah.

Keterlibatan swasta, lanjut Budi, bisa ditingkatkan dengan pemerintah tidak lagi berinvestasi secara langsung terhadap pengadaan suatu layanan transportasi tetapi bisa dialihkan dengan hanya memberikan bantuan subsidi.

“Misalnya, kapal itu kan sekarang yang beli Kementerian Perhubungan. Nanti,kita hanya akan memberi subsidi yang disertai regulasi supaya ada kontrak dengan swasta selama lima tahun.  Dengan ada ruang selama lima tahun itu, swasta punya jaminan untuk mendapatkan pembiayaan, ” jelasnya.

Kementerian Perhubungan mencatat kebutuhan pembiayaan infrastruktur transportasi di Indonesia hingga 2019 mencapai Rp1.823 triliun. Sementara, negara hanya mampu membiayai sekitar 30 persen dari  kebutuhan pembiayaan itu. Dengan demikian, keterlibatan swasta untuk masuk menopang kekurangan pembiayaan menjadi krusial.

Kadin Minta Pihak Swasta Kelola Infrastruktur Transportasi | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya