Iuran BPJS Naik, YLKI Angkat Bicara

Share:

bpjs-naik-

Diposkan.com – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 12 tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan telah dikeluarkan. Perpres ini akan menjadi dasar hukum bagi kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dikenakan kepada masyarakat yang telah menjadi peserta.

 Dikutip dari VIVA.co.id, Minggu (13/3) dari Perpres tersebut ayat 16 F, ayat 1, kenaikan iuran BPJS kesehatan berlaku untuk semua golongan, yaitu golongan satu hingga tiga. Sementara rincian kenaikan tarif bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja:
Iuran kelas III perorangan dinaikan dari Rp 25.500 per bulan, menjadi Rp 30.ribu. Iuran kelas II perorangan naik dari Rp 42.500 per bulan, menjadi Rp 51 ribu per bulan. Iuran kelas I perorangan naik dari Rp59.500 per bulan, menjadi Rp80 ribu per bulan.
Aturan ini akan mulai diberlakukan pada 1 April 2016 sesuai dengan Pasal 16 F ayat 2. Besaran iuran merupakan hasil akhir yang telah disepakati antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan itu sendiri. Atas dasar antara lain, penyesuaian tarif ditinjau dua tahun sekali dan berkaca dengan laporan keuangan 2015 yang mengalami defisit anggaran sebesar Rp5,85 triliun.
Kepala Humas BPJS Kesehatan Irfan Humaidi  mengatakan, penentuan besaran iuran baru tersebut bukanlah kewenangan BPJS namun pertimbangan dari Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang berkoordinasi dengan instansi terkait di pemerintahan.
Terkait dengan defisit anggaran BPJS Kesehatan tahun ini, dia menjelaskan, risiko tersebut tidak bisa dihindari. Sebab, meskipun iuran dinaikan, tapi tetap saja belum sesuai dengan perhitungan DJSN. Irfan mencontohkan, untuk iuran peserta penerima bantuan iuran (PBI), pada tahun ini ditetapkan sebesar Rp 23 ribu per peserta dari sebelumnya Rp 19.500. Padahal, DJSM merekomendasikan naik menjadi Rp 36 ribu. Ditambah lagi peraturan baru itu tidak berjalan secara keseluruhan selama satu tahun anggaran.
“Defisit belum bisa bisa dipastikan, karena kan berlaku April (kenaikan iuran), denda juga baru Juli diterapkan, jadi berapa defisitnya belum bisa di sampaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai kebijakan kenaikan iuran tersebut tidak rasional. Ada beberapa pertimbangan yang mendasari penilaian itu.   Wakil Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyayangkan sikap pemerintah yang menyetujui kenaikan karena BPJS kesehatan mengalami defisit anggaran.
Menurutnya pemerintah dapat menekan angka defisit dengan membuat operasional BPJS lebih efisien bukan dengan cara menaikkan iuran yang dibebankan kepada masyarakat. Selanjutnya, BPJS kesehatan harus bisa lebih transparan dalam mempublikasikan laporan keuanganannya. Termasuk melakukan validasi dan verifikasi  peserta PBI.
Hal ini dikarenakan agar peserta mandiri (non-PBI) dapat mengetahui dana yang disalurkan ke PBI tepat sasaran. Terlebih beban kenaikan yang lebih besar dirasakan oleh peserta non PBI, karena neban iuran PBI yang secara tidak langsung juga disubsidi oleh peserta non PBI.
Pertimbangan ketiga, kenaikan iuran tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan pelayanan dan jangkauan kesehatan yang di fasilitasi BPJS Kesehatan.  Sehingga YLKI menilai kebijakan yang dikeluarkan ini tidak diputuskan melalui konsultasi publik yang luas, sehingga wajar saja jika adanya gejolak dari banyak pihak.”Sejauh ini saya tidak melihat (Konsultasi publik),” tegasnya.
Iuran BPJS Naik, YLKI Angkat Bicara | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya