Izin Koperasi Pakai Sistem Online

Share:

koperasi

Diposkan.com – Sesuai UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa akta pendirian,perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi  kewenangannya berada di Pemerintah Pusat.

“Sehubungan dengan hal tersebut untuk meningkatkan, mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat khususnya mengenai status kelembagaan dan tertib administrasi badan hukum koperasi, maka kegiatan tersebut dilaksanakan secara online”, kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan
UKM Choirul Djamhari, dalam keterangan resmi yang dilansir dari Bisnis.com, Sabtu (12/3).

Choirul mengatakan,  hal ini membuat Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Pada Pasal 45 Peraturan Menteri tersebut menyatakan bahwa Menteri mendelegasikan pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar, Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran Koperasi dilakukan secara sistem elektronik.

Saat ini Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan media atau ketersediaan layanan melalui website SISMINBHKOP (Sistem Administrasi Online Badan Hukum Koperasi). Sehingga Choirul menegaskan, peran notaris sangat besar. Selain memberikan pelayanan pembuatan akta pendirian koperasi secara otentik, juga dapat melayani pembuatan akta-akta lain yang terkait dengan urusan kelembagaan dan transaksi usaha koperasi yang perlu dibuat aktanya secara otentik.

Baca Juga:   CITA : Network Sharing Bertentangan dengan Tax Amnesty

Data Kementrian Koperasi dan UKM tercatat sekitar 9.887 orang Notaris Pembuat Akta Koperasi. Keputusan Menteri Koperasi Nomor 98 tahun 2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi menyatakan Notaris yang telah memenuhi syarat dan ingin mendapat Surat Keputusan/Surat Keterangan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan.

Choirul berharap, sistem ini dapat membuat pelayanan masyarakat lebih efisien dalam mendaftarkan badan koperasi baru atau melakukan Perubahan Anggaran Dasar sehingga masyarakat dapat menjalankan kegiatannya dengan terlindungi oleh payung hukum.

Sistem ini akan diluncurkan secara resmi pada 8 April 2016, terdapat unit pekerjaan yang perlu dipersiapkan. Saat ini sedang dilakukan persiapan seperti, peningkatan keseluruhan keamanan sistem,‎ sistem dukungan yang mudah digunakan berbasis online dengan chat dan ticket sistem,‎ penambahan mekanisme verifikasi SK koperasi dengan implementasi bar code scanner web service, serta peningkatan akuntabilitas sistem yang lebih rapi.

Sementara menurut Sekretaris Kementrian Koperasi dan UKM Agus Muharram menyebutkan, dengan adanya sistem online dalam pengesahan badan hukum koperasi merupakan salah satu dari reformasi total koperasi

Izin Koperasi Pakai Sistem Online | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya