Mantan Bupati Bangkalan Dicabut Hak Politknya

Share:

348724_620

Diposkan.com – Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin sudah diputuskan bersalah oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Fuad Amin sudah sah terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan  tindak pidana pencucian uang. Fuad Amin sendiri tersandung kasus suap yang melibatkan dari  PT Media Karya Sentosa (MKS) sebesar Rp 15,45.

Selain melakukan penyuapan Fuad Amin juga sudah terbukti telah melakukan pencucian uang dengan mengatasnamakan sejumlah rekening bank dengan identitas lain. Fuad Amin dijatuhi hukuman 13 tahun penjara dan denda 1 Miliar.

Selain mendapatkan hukuman berupa denda dan penjara, Fuad amin juga dihukum dicabut hak politiknya selama 5 tahun. Hak politik ini meliputi hak untuk dipilih dan untuk memilih.

“Pengadilan Tinggi DKI memperberat hukuman dari pengadilan tingkat pertama. Hukuman menjadi 13 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, subsidair enam bulan penjara,” ujar  Humas PT DKI Jakarta, M. Hatta saat ditemui kemarin.

Dalam sidang tersebut Majelis Hakim yang dipimpin oleh Elang Prakoso Winowo  meyakini Fuad Amin terbukti sah telah melakukan tindak pidana korupsi dan  tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Baca Juga:   Jatuh Dari Lantai 8 Mal, Petugas Parkir Tewas Seketika

Didalam persidangan tersebut, disebutkan oleh hakim pasal-pasal yang dilanggar oleh Fuad Amin antara lain

Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dan juga Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana serta melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang junto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Mantan Bupati Bangkalan Dicabut Hak Politknya | Hendry Setio Prakoso | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya