Kementerian ESDM Rombak Regulasi Sektor Hulu Migas

Share:

diposkan-sektor-hulu

Diposkan.com – Kementerian ESDM meregulasi berbagai aturan agar ikim investasi di industri hulu migas Indonesia dapat menarik investor. Berdasarkan penelitian ESDM, sektor hulu migas Indonesia kurang atraktif, sudah termasuk sangat tidak menarik bila dibandingkan dengan negara-negara produsen minyak lain di seluruh dunia.

Selain merombak Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 (PP 79/2010) yang mengatur cost recovery dan pajak di sektor hulu migas, ESDM juga menyiapkan aturan insentif khusus untuk kegiatan eksplorasi migas di laut dalam.

Apalagi cadangan minyak terbukti Indonesia tinggal 3,6 miliar barel, bisa habis dalam waktu sekitar 10 tahun lagi. Sebenarnya masih banyak cadangan minyak yang dimiliki Indonesia, tapi lokasinya di laut dalam dan tempat-tempat terpencil.

Tanpa adanya insentif, eksplorasi cadangan-cadangan tersebut tidak ekonomis untuk dikembangkan. Melalui regulasi baru ini diharapkan dapat membuat eksplorasi dan produksi minyak di laut dalam menjadi ekonomis. Dengan tawaran keuntungan yang cukup menggiurkan, diharapkan investor mau mencari minyak di laut Indonesia.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja, mengungkapkan salah satu insentif yang ditawarkan untuk pengeboran migas di laut adalah bagi hasil (split) yang besar. Bagi hasil yang berlaku dalam kontrak bagi hasil (Profit Sharing Contract/PSC) di Indonesia saat ini adalah 85% hasil produksi migas untuk negara dan 15% untuk kontraktor (85:15).

Pada regulasi baru nantinya bagian untuk negara akan dikurangi khusus untuk produksi migas di laut dalam, kontraktor bisa mendapat bagi hasil lebih dari 15%.

“Insentif laut dalam contohnya split, tidak sama dengan split untuk kegiatan produksi minyak di darat. Kita sekarang 85:15, bagian negara harus turun supaya atraktif. Indonesia ini ibarat gadis cantik yang tidak dirias,” ujar Wirat, dalam diskusi di Gedung Migas, Jakarta, Jumat (9/9) yang dilansir dari detik.com.

Insentif untuk pencarian dan produksi migas di laut bukan hanya bagi hasil yang besar saja. Durasi kontrak yang diberikan bisa lebih dari 30 tahun, mungkin sampai 50 tahun, lebih panjang dari masa berlaku kontrak migas di Indonesia sekarang.

Baca Juga:   BI Inginkan BI Rate Pengaruhi Suku Bunga Perbankan dan Pasar

Selain itu kontraktor juga akan diberi waktu eksplorasi yang lebih lama dari biasanya. Saat ini masa eksplorasi di Indonesia hanya 6 tahun dan dapat diperpanjang hingga 10 tahun, regulasi baru ini akan memberi waktu lebih panjang lagi karena eksplorasi migas di laut lebih sulit.

Wirat mengatakan, jika banyak negara lain yang memberi kontrak hingga 50 tahun salah satunya di Afrika. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan migas besar pindah ke sana. Ini insentif untuk laut dalam dan marginal field yang jauh dari mana-mana.

Insentif laut dalam ini tentu bakal mendongkrak keuntungan yang diperoleh kontraktor. Aturan yang berlaku di Indonesia saat ini memang kurang menguntungkan kontraktor. ENI misalnya, perusahaan migas asal Italia itu hanya memperoleh Internal Rate Return (IRR) sebesar 5% di Lapangan Jangkrik, Selat Makassar.

Padahal, negara-negara lain rata-rata menawarkan IRR rata-rata 25% untuk kontraktor migas, Indonesia di bawah itu. Menurut Wirat, ini gambaran betapa kurang menariknya sektor hulu migas Indonesia.  Aturan insentif laut dalam akan dibuat dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Menteri (Permen).

Kementerian ESDM Rombak Regulasi Sektor Hulu Migas | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya