Kementerian Kelautan dan Perikanan Jamin Asuransi Nelayan

Share:

 

Diposkan.com – Nelayan Indonesia akan segera mendapatkan asuransi sesuai dengan yang diajukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Asuransi bagi nelayan di seluruh Indonesia ini nantinya akan dikelolah BUMN asuransi.

Namun, rencana ini ditakutkan melanggar Undang-Undang (UU), lantaran dalam amanat UU, BPJS Ketenagakerjaan merupakan penyelenggara program jaminan sosial untuk melindungi para pekerja di Indonesia, yang meliputi pekerja formal (pekerja penerima upah) maupun pekerja informal (pekerja bukan penerima upah.

Menurut pengamat asuransi Irvan Rahardjo, menilai KKP perlu menyadari keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dalam rencana institusi tersebut yang akan menyediakan asuransi bagi para nelayan. Dirinya mengatakan,  program asuransi yang direncanakan KKP telah diatur dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Program BPJS Ketenagakerjaan meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.

“Rencana tersebut harus dikembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kita ini masih menghadapi tantangan bagaimana kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat diikuti seluruh pekerja informal. saat ini pekerja informal ada sekitar 60 juta orang,” jelas Irvan dalam keterangan tertulis, Minggu (6/3) seperti yang dilansir dari okezone.com.

Poempida Hidayatulloh yang menjabat Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan menambahkan, jika pelaksanaan asuransi bagi nelayan tersebut dilakukan melalui BPJS Ketenagakerjaan artinya proses pencairan klaim dan sebagainya kedepan tidak sulit atau mudah, layaknya proses asuransi sosial.

Baca Juga:   DKP Bali Minta Menteri Susi Tenggelamkan Kapal di Tulamben

Poempida juga mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan berbeda dengan asuransi komersial terkadang berlaku asas ex gratia. Pemegang polis suka dipersulit dalam proses pencairan klaim. Dan ujung-ujungnya, jika pun dana dicairkan tidak sesuai dengan yang disepakati. Sehingga asuransi nelayan lebih baik menggunakan asuransi sosial. Khususnya untuk mengcover masyarakat yang tidak mampu (Penerima Bantuan Iuran atau PBI).

Sekedar informasi, sebelumnya Sekretaris Jenderal KKP Syarief Widjadja mengungkapkan, asuransi akan diberlakukan bagi seluruh nelayan. Untuk nelayan kecil maka premi asuransi ditanggung negara, dan untuk nelayan yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) di perusahaan, maka premi ditanggung pemberi kerja. Adapun untuk pengelolaan asuransi, rencananya hal ini akan diserahkan pada BUMN asuransi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Jamin Asuransi Nelayan | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya