Pemerintah Siap Beri Insentif Pengembang Listrik Swasta

Share:

Diposkan.com – Pemerintah berjanji akan memberikan insentif kepada pengembang listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) jika menjalankan operasi lebih cepat dari jadwal beroperasi yang ditetapkan (Commercial operating Date/COD dan percepatan operasional pembangkit itu diminta oleh PT PLN (Persero).

Ketentuan itu tercantum di dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang diundangkan tanggal 23 Januari 2017 silam. Selain itu, PLN juga diwajibkan untuk menyerap dan membeli tenaga listrik sesuai perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menjelaskan, insentif yang bakal diterima IPP berupa pembelian tarif listrik dengan harga premium. Sehingga insentif ini hanya berlaku antara tanggal operasional yang diinginkan PLN hingga tanggal operasional yang dijadwalkan IPP.

“Jadi insentif tentu dalam bentuk finansial yang diberikan dalam bentuk Rupiah per Kilowatt-Hour (KWh). Setelah itu tarif diatur sesuai kontrak saja,” kata Jarman di Kementerian ESDM, Kamis (2/2) yang dilansir melalui cnnindonesia.com.

Namun insentif ini tak berlaku jika percepatan realisasi pembangkit dilakukan atas inisiatif IPP. Selain itu, IPP tentu akan dikenakan penalti jika operasional pembangkit terlambat dari jadwal. Rencananya, denda yang dikenakan sebesar biaya yang dikeluarkan PLN untuk membangun pembangkit lain demi mengompensasi keterlambatan operasional pembangkit yang dibangun pengembang.

Baca Juga:   Marwan Cari Solusi Pengganti Program PNPM

Denda hanya akan berlaku jika keterlambatan disebabkan karena kelalaian pengembang. Jika keterlambatan operasional pembangkit disebabkan karena keinginan PLN, maka perusahaan setrum pelat merah itu tak perlu membayar kompensasi ke pengembang.

“Ketentuannya sesuai PPA saja. Namun kami berharap, ada sesuatu yang diberikan PLN ke IPP jika keterlambatan terjadi karena keinginan PLN,” tambahnya.

Sehingga pengembang juga bisa dikenakan denda (delivery or pay) jika tidak bisa menyalurkan listrik sesuai klausul PPA. Asal, hal tersebut murni karena kelalaian pengembang. Sebaliknya, PLN juga akan dikenakan denda (take or pay) jika tidak bisa menyerap listrik yang dihasilkan IPP.

“Tentu saja besaran penaltiya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan komponen investasi,” pungkas Jarman.

Pemerintah Siap Beri Insentif Pengembang Listrik Swasta | Fisika Fikri | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya