2010 Hingga 2016, Sudah 42 Anggota DPRD Jadi Tersangka Korupsi

Share:

14005842301201869899

Diposkan.com – Sudah ada 42 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia yang dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2010 hingga 2016,

“Sejak awal 2010 sampai sekarang telah ada 42 anggota DPRD yang ditetapkan sebagai tersangka,” kata Priharsa, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada wartawan di markas KPK, Selasa (1/3) dilansir dari jpnn.com.

Data terbaru yaitu , KPK menetapkan enam anggota DPRD Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, sebagai tersangka dugaan suap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 dan Laporan Pertanggungjawaban tahun 2014.

Priharsa juga menegaskan bahwa selain memokuskan penindakan maka tahun ini KPK juga akan fokus pada penerapan e-budgeting di daerah. Hal itu untuk mencegah permainan dalam anggaran. Karena menurut data sebagian besar anggota DPRD itu menjadi tersangka berkaitan dengan pengurusan anggaran pendapatan belanja daerah.

“Sekarang mengumpulkan best practice daerah yang sudah menerapkan untuk diaplikasikan ke daerah lain. Nanti akan direview sudah sejauh mana (penerapannya),” katanya.

Baca Juga:   Kesimpang Siuran Kasus Novel Baswedan di Kajati Bengkulu

Beberapa langkah telah diambil KPK guna mencegah atau meminimalisir kasus tersebut. Salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggalakkan langkah pecegahan, terutama di daerah-daerah yang punya potensi besar terjadinya tindak pidana korupsi. KPK beberapa waktu lalu mengundang Sekretaris Daerah dari enam provinsi rawan korupsi. Yakni, Banten, Sumatera Utara, Riau, Papua, Papua Barat, dan Aceh.

“KPK ingin daerah mengimplementasikan e-budgeting, e-procurement, dan perizinan Sumber Daya Alam (SDA) dengan benar, supaya tindak pidana korupsi dapat dicegah. Di samping itu, juga untuk mencegah kongkalikong maupun permainan dalam pengelolaan APBD”, kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

Pahala juga menjelaskan bahwa setelah belajar dari kasus-kasus yang menjerat kepala daerah sebelumnya, ada tiga permasalahan krusial yang terjadi di beberapa daerah. Pengelolaan APBD diintervensi dari luar, masalah di pengadaan barang dan jasa, dan perizinan sumber daya alam terkait pertambangan dan kehutanan.

2010 Hingga 2016, Sudah 42 Anggota DPRD Jadi Tersangka Korupsi | Ari Purwanti | 4.5

Kirim Komentar

Berita Lainnya