Sanksi Money Politik Saat Pilkada 2017 

Share:

sanksi-money-politik-saat-pilkada-2017

Diposkan.com – Rencana akan dilaksanakannya Pemilihan Umum secara serentak di berbagai daerah pada tahun 2017  memang membutuhkan pengawasan ekstra terkait dengan Pemilu Kepala Dearah ini, karena nantinya ditakutkan akan menjadi mencederai pada demokrasi.

Sebagai regulator dan pengawas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan. Menurut  Komisioner Bawaslu Nasrullah mengatakan bahwa jika terdapat calon yang terbukti melakukan praktik uang maka akan diberi sanksi berupa diskualifikasi.

“Jika ada calon kepala daerah yang terbukti melakukan praktik uang akan didiskualifikasi dari kepesertaan pemilu,” Ujar Komisioner Bawaslu Nasrullah yang dilansir oleh tempo.co.

Selain itu untuk menambah efek jerah, sang penerima uang tersebut juga akan diberi sanksi pidana hukuman maksimal 2 tahun penjara. Selain itu akan diberi denda sebesar Rp 300 juta.

Baca Juga:   Kabareskrim Ingatkan Money Politic Saat Ini Bisa Dipidana

“Penerima uang bisa dikenakan sanksi hukum pidana maksimal dua tahun dan yang memberi bisa di pidana maksimal enam tahun atau denda sampai Rp 300 juta,” Lanjutnya.

Selain itu dirinya menjelaskan terkait dengan aturan calon pertahana yang harus mendapatkan peresetujuan dari menteri dalam negeri.

“Calon petahana yang melakukan mutasi jabatan harus ada persetujuan menteri dalam negeri. Jika tidak, calon tersebut bisa didiskualifikasi juga sebagai peserta pemilu,” Sambungnya.

Sanksi Money Politik Saat Pilkada 2017  | Hendry Setio Prakoso | 4.5 | Tag: vidio ahok 01-11-2016

Kirim Komentar

Berita Lainnya